Fasilitasi Produk Hukum Daerah Didorong Lebih Tertib dan Terintegrasi

Ditjen Otda Kemendagri mendorong penguatan fasilitasi produk hukum daerah agar penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berjalan lebih tertib, terarah, dan terintegrasi.

Produk hukum daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan daerah dapat dilaksanakan secara efektif tanpa bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan yang lebih tinggi.

“Penguatan otonomi daerah perlu dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.”

Dalam forum koordinasi, pemerintah daerah diingatkan untuk memperkuat analisis kebutuhan regulasi, harmonisasi materi muatan, serta konsultasi sejak tahap perencanaan.

Pemanfaatan sistem digital dalam pembinaan produk hukum daerah juga terus didorong agar proses konsultasi, dokumentasi, dan evaluasi dapat berlangsung lebih cepat dan transparan.

Ditjen Otda berharap penguatan ini mampu menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas, implementatif, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen Pembinaan Daerah

Ditjen Otda akan terus memperkuat komunikasi, fasilitasi, dan pembinaan bersama pemerintah daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah semakin efektif, adaptif, dan akuntabel.